Komisi X Temukan Kekurangan Tenaga Dosen Vokasi di Bali

Sahabat pembaca Info CPNS Dosen 2017, sudah tahukah anda bahwa Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Bali mendapatkan informasi bahwa Politeknik Negeri Bali mengalami kekurangan dosen yang ahli dalam vokasi. Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra yang memimpin kunker mengatakan, hal itu harus menjadi perhatian Pemerintah.

Demikian dikatakannya usai pertemuan tim Komisi X dengan Pembantu Rektor II Universitas Udayana (UNUD) Bali, Direktur Politeknik Negeri Bali dan Kopertis Wilayah VIII di Kampus UNUD, Bali, Sabtu (17/12/2016).

“Salah satu yang kita dapat hari ini yaitu dari Direktur Politeknik Negeri Bali yang menyampaikan bahwa sampai saat ini kekurangan dosen yang ahli dalam vokasi. Ini perlu perhatian dari Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, agar dosen-dosen di Politeknik itu adalah dosen-dosen yang mengerti vokasi,” kata Sutan.

Politisi yang akrab disapa SAH itu menambahkan, dosen-dosen yang ada selama ini, adalah dosen-dosen dari akademi, sehingga kualifikasi vokasinya masih sangat kurang.

“Bagaimana lulusan politeknik ini siap pakai, kalau dosennya sendiri belum memahami tentang vokasi itu,” kata politisi F-Gerindra itu seolah bertanya.

Selain masalah dosen, Komisi X DPR juga mendapatkan informasi bahwa selama ini dalam penanganan Politeknik khususnya vokasi ini masih ditangani oleh pejabat setingkat Kepala Bidang di Kemenristekdikti.

Menurutnya hal tersebut kurang komprehensif. Ia berjanji akan membicarakan masalah ini dengan Menristekdikti saat Rapat Kerja di Komisi X nanti.

“Hasil dari pertemuan ini akan kita bicarakan dengan menteri, kami akan minta untuk masalah vokasi ini setingkat Direktur atau Direktorat," tandasnya.

Berbagai temuan ini, tambah Sutan, merupakan input yang sangat berharga bagi Komisi X. Sehingga dengan demikian, kedepannya diharapkan pendidikan vokasi ini menjadi skala prioritas.

“Jika ini sudah menjadi skala prioritas, maka penanganan pendidikan vokasi harus setingkat direktur untuk memudahkan koordinasi,” tegas politisi dari daerah pemilihan Jambi itu.

Berita ini bersumber dari DPR.